PENGERTIAN HUKUM DAN HUKUM EKONOMI

BAB I

PENDAHULUAN

 PENDAHULUAN

Hukum merupakan sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum itu mengatur hubungan antara anggota masyarakat itu dengan masyarakatnya. Artinya, hukum itu mengatur hubungan antara manusia perseorangan dengan masyarakat.

Hukum dibuat bertujuan untuk ketertiban dan perdamaian. Dengan adanya peraturan hukum maka akan tercapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Kepentingan seseorang selalu bertentangan dengan kepentingan orang lainnya, seandainya hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian maka pertentangan kepentingan ini dapat menjadi pertikaian bahkan dapat menjelma menjadi peperangan.

Era Globalisasi membuat dunia menjadi satu, sehingga batas-batas negara dalam pengertian ekonomi dan hukum menjadi kabur. Dunia bergerak kea rah satu dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tentang apa yang berkembang di internasional menjadi penting untuk dijadikan dasar-dasar hukum ekonomi.

Oleh karena itu dalam makalah ini kami akan membahas tentang Pengertian Hukum dan Hukum ekonomi yang berkaitan dengan Tujuan Hukum dan Sumber-sumber hukum, Kodifikasi Hukum, Kaidah/Norma, serta Pengertian Ekonomi dan Hukum Ekonomi.

BAB II

PEMBAHASAN

 PENGERTIAN HUKUM

HUKUM MENURUT PENDAPAT PARA SARJANA

Hampir semua sarjana memberikan pembatasan Hukum yang berlainan, kata Prof. van Apeldoom. Berikut ini definisi tentanf hukum menurut para ahli :

  1. Aristoteles

“Particular law is that which each community lays down and alies to its own members. Universal law is the law of nature.”

  1. Grotius

“Law is a rule of moral action obliging to that which is right.”

  1. Hobbes

“Where as law, properly is the word of him, that by right command over others.”

  1. Mr. Dr. C. van Vollenhoven

“Recht is een verschijnsel in resteloze wisselwerking van stuw en tegenstuw.”

  1. Philip S. James, MA

“Law is body of rule for the guidance of human conduct which are imposed upon, and enforced among the members of a given State.”

Masih banyak lagi definisi Hukum dari para Sarjana Hukum lain yang diantaranya dapat diterjemahkan sebagai berikut :

Mr. E.M. Meyers dalam bukunya “De Algemene begrifen van het Burgerlijk Recht.”

Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan ke susilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugas-nya.

Leon Duguit

Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh masyarakat sebagai jainan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

Immanuel Kant

Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Selain itu Prof. van Apeldoom dalam bukunya telah disebutkan di atas mengatakan, bahwa barangsiapa hendak mengenal sebuah gunung, maka seharusnya ia melihat sendiri gunung itu, demikian pula barangsiapa ingin mengenal Hukum, ia pun harus melihatnya pula.

Namun jika kita ingin melihat Hukum, kita lalu berhadapan dengan suatu kesulitan, oleh karena gunung itu dapat dilihat, tetapi hukum tidak dapat kita lihat.

Akan tetapi walaupun Hukum itu tidak dapat kita lihat, namun sangat penting bagi kehidupan masyarakat, karena Hukum itu mengatur perhubungan antara anggota masyarakat itu dengan masyarakatnya. Artinya, hukum itu mengatur hubungan antara manusia perseorangan dengan masyarakat.

DEFINISI HUKUM SEBAGAI PEGANGAN

Drs. E. Utrecht, SH dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Dalam Hukum Indonesia” (1953) telah mencoba membuat suatu batasan, yang maksudnya sebagai pegangan bagi orang yang sedang mempelajari Ilmu Hukum.

Definisi yang diberikan Drs. E. Utrecht, SH itu merupakan pegangan semata yang maksudnya menjadi satu pedoman bagi setiap wisatawan hukum yang sedang bertamasya di alam hukum.

Utrecht memberikan batasan hukum sebagau berikut: “Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang menurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.

Selain Utrecht juga beberapa Sarjana Hukum Indonesia lainnya telah berusaha merumuskan tentang apakah Hukum itu, yang diantaranya ialah:

M Amin, SH

Dalam bukunya berjudul “Bertamasya ke Alam Hukum” hukum yang dirumuskan sebagai berikut: “Kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”.

C.T. Simorangkir, S.H dan Woerjono Sastropranoto, S.H

Dalam buku yang disusun bersama berjudul “Pelajaran Hukum Indonesia” telah diberikan definisi hukum sebagai berikut: “Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh Badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu”.

H. tirtaamidjaya, S.H

Dalam buku beliau “Pokok-pokok Hukum Perniagaan” ditegaskan, bahwa “Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu, akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang yang akan kehilangan kemerdekaan, dinda dan sebagainya”.

UNSUR-UNSUR HUKUM

Dari beberapa perumusan tentang hukum yang diberikan para Sarjana Hukum Indonesia tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan, bahwa Hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu :

  1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
  2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
  3. Peraturan itu bersifat memaksa.
  4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

CIRI-CIRI HUKUM

Untuk mengenal hukum itu kita harus dapat mengenal ciri-ciri hukum yaitu:

  1. Adanya perintah dan/atau larangan
  2. Perintah dan/atau larang itu harus patuh ditaati setiap orang

Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata-tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan antara orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan Kaidah Hukum.

Barang siapa yang dengan sengaja melanggar sesuatu Kaedah Hukum akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran Kaedah Hukum) yang berupa hukuman.

Hukuman atau pidana itu bermacam-macam jenisnya, yang menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah:

Pidana pokok, yang terdiri dari:

  • Pidana mati.
  • Pidana penjara:
  • Seumur hidup.
  • Sementara (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya satu tahun) atau pidana penjara selama waktu tertentu.
  • Pidana kurungan, sekurang-kurangnya satu hari dan setinggi-tingginya satu tahun.
  • Pidana denda (sebagai pengganti hukuman kurungan).
  • Pidana tutupan

Pidana tambahan, yang terdiri dari:

  • Pencabutan hak-hak tertentu.
  • Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu.
  • Pengumuman keputusan hakim.

 

SIFAT DARI HUKUM

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau menaatinya.

TUJUAN HUKUM DAN SUMBER-SUMBER HUKUM

TUJUAN HUKUM

Hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukumm dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

Berkenaan dengan tujuan hukum, kita mengenal beberapa pendapat sarjana ilmu hukum yang diantaranya sebagai berikut:

SUBEKTI, S.H

Dalam buku yang berjudul “Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan,” Prof. Subekti, S.H mengatakan, bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah: mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.

Hukum, menurut Prof. Subekti, S.H melayani tujuan Negara tersebut dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, syarat-syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Ditegaskan selanjutnya, bahwa keadilan itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadilan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.

Keadilan selalu mengundang unsur “penghargaan”, “penilaian” atau “pertimbangan” dan karena itu ia lazim dilambangkan suatu “neraca keadilan”. Dikatakan bahwa keadilan itu menuntut bahwa “dala keadaan yang sama setiap orang harus menerima bagian yang sama pula”.

Keadilan, menurut Prof. Subekti, S.H, berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, seorang manusia diberi kecakapan atau kemampuan untuk meraba atau merasakan keadaan yang dinamakan adil. Dan segala kejadian di alam dunia ini pun sudah semestinya menumbuhkan dasar-dasar keadilan itu pada manusia.

Dengan demikian maka dapat dilihat bahwa hukum tidak saja harus mencari keseimbangan antara perbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, untuk mendapatkan “keadilan” tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan lagi antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan “ketertiban” atau “kepastian hukum”.

MR. DR. LJ. VAN APELDOORN

Prof. van Apeldoom dalam bukunya “Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht” mengatakan, bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.

Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda pihak yang merugikannya.

Kepentingan perseorangan selalu bertentangan dengan kepentingan golongan-golongan manusia. Pertentangan kepentingan ini dapat menjadi pertikaian bahkan dapat menjelma menjadi peperangan, seandainya hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian.

Adapun hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan itu secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan, jika ia menuju persatuan yang adil, artinya peraturan pada manusia terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Keadilan tidak dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.

Dalam tulisannya “Rhetorica”, Aristoteles membedakan dua macam keadilan, yaitu:

Keadilan distributif

Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada setiao orang jatah menurut jasanya (pembagian menurt haknya masing-masing).

Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebandingan.

Dalam hal ini Prof, van Apeldoom member contoh yang berikut: “Bila dalam pasal 5 Undang-Undang Dasar Belanda mengatakan: Tiap-tiap orang belanda dapat diangkat tiap-tiap jabatan, maka ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang Belanda mempunyai hak yang sama untuk diangkat menjadi Menteri, melainkan bahwa jabatan-jabatan harus diberikan kepada mereka yang berdasarkan jasa-jasanya dan patut memperolehnya”.

Bandingkan dengan UUD 1945 pasal 27 ayat 2 (“Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemmanusiaan”).

Keadilan Komutatif

Keadilan koutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perorangan. Ia memegang peranan dalam tukar menukar, pada pertukaran barang-barang dan jasa-jasa dalam mana sebanyak mungkin harus terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan.

Keadilan komutatif lebih menguasai hubungan antara perseorangan khusus, sedangkan keadilan distributif terutama menguasai hubungan antara masyarakat (khususnya negara) dengan perseorangan khusus.

TEORI ETIS

Teori etis mengajarkan bahwa hukuman itu stemmata-mata menghendaki keadilan. Karena menurut teori-teori itu, isi huku seata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.

GENY

Dalam “Science et technique en driot prive psitif,” Geny mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Dan sebagai unsure daripada keadilan disebutkannya “kepentingan daya guna dan kemanfaatan”.

BENTHAM (TEORI UTILITIS)

Jeremy Bentham dalam bukunya “Introduction to the morals and legislation” berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujdkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.

Dan karena apa yang berfaedah kepada orang yang satu, mungkin merugikan orang lain, maka menurut teori utilities, tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama daripada hukum.

Mr J.H.P. Beefroid dalam bukunya “Inleiding tot de Rechtswetenschap in Naderland” mengatakan: “De inhoud van het recht dient te worden bepalald onder leiding van twee grondbeginselen, t.w.de rechtvaardigheid en de doeatigheid (isi hukum harus ditentukan menurut dua azas, yaitu asas keadilan dan faedah).

MR J. VAN KAN

Tujuan hukum adalah untuk ketertiban dan perdamaian. Dengan adanya peraturan hukum orang akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan melindungi kepentingannya dengan tertib, dengan pemikiran akan tercapainya kedamian dalam kehidupan bermasyarakat.

WIRJONO PRODJODIKORO

Tujuan hukum adalah untuk mengadakankeselamatan, kebahagiaan dan ketertiban dalam masyarakat.

SUMBER-SUMBER HUKUM

Adapun yang dimaksud dengan sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Sumber hukum dapat ditnjau dari segi material dan segi formal:

  1. Sumber-sumber hukum material, dapat ditinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah sosiologi, filsafat dan sebagainya.

Contoh :

  1. Seorang ahli ekonomi akan mengatakan, bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum
  2. Seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.
  3. Sumber-sumber hukum formal antara lain ialah:
  4. Undang-undang (statute)
  5. Kebiasaan (costum)
  6. Keputusan-keputusan hakim (jurispridentie)
  7. Traktat (treaty)
  8. Pendapat sarjana hukum (doktrin)
  9. Undang-Undang

Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Menurut BUYS, undang-undang itu mempunyai dua arti, yakni:

  1. Undang-undang dalam arti formal: ialah setiap keputusan Pemerintah yang memerlukan undang-undang karena cara pembuatannya (misalnya: dibuat oleh Pemerintah bersama-sama dengan parlemen)
  2. Undang-undang dalam arti material: ialah setiap keputusan Pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.
  3. Syarat-syarat berlakunya bagi suatu penduduk.

Syarat mutlak untuk berlakunya suatu undang-undang ialah diundangkan dalam Lembaga Negara (LN) oleh Menteri/Sekertaris Negara (dahulu Menteri Kehakiman).

Tanggal mulai berlakunya satu undang-undang menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Jika tanggal itu berlakunya tidak disebutkan dalam undang-undang, maka undang-undang itu mulai berlaku 30 hari sesudah diundangkan dala LN. sesudah syarat tersebut dipenuhi, maka berlakulah suatu fictie dalam hukum: “SETIAP ORANG DIANGGAP TELAH MENGETAHUI ADANYA SUATU UNDANG-UNDANG”. Hal ini berarti jika ada seseorang yang melanggar undang-undang tersebut, ia tidak diperkenankan membela dan membebaskan diri dengan alasan: “saya tidak tahu menahu adanya undang-undang itu”.

  1. Berakhirnya kekuatan berlakunya suatu undang-undang

Suatu undang-undang tidak berlaku lagi jika:

  1. Jangka waktu berlaku telah ditentukan oleh undang-undang itu sudah lampau.
  2. Keadaan suatu hal untuk mana undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi.
  3. Undang-undang ituu dengan tegas dicabut instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi.
  4. Telah diadakan undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang dulu berlaku.
  5. Pengertian Lembaran Negara dan Berita Negara

Pada jaman Hindia-Beanda Lembaran Negara disebut Staatsblad. Setelah suatu undang-undang diundangkan dalam LN, keudian diumumkan dalam Berita Negara, setelah itu diumumkan dalam Siaran Pemerintah melalui radio/televise dan melalui surat-surat kabar. Adapun beda antara Lembaran Negara dan Berita Negara ialah:

  1. Lembaran Negara ialah suatu Lembaran (kertas) tempat mengundangkan (mengumumkan) suatu peraturan-peratuan negara dan pemerintah agar sah berlaku. Penjelasan daripada suuatu undang-undang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara, yang mempunyai nomer berurut. Lembaran Negara diterbitkan oleh Departemen kehakiman, yang disebut dengan tahun pemberitaannya dan Nomer berurut.

Misalnya:

L.N. tahun 1962 No. 1 (L.N. 1962/1)

L.N. tahun 1962 No. 2 (L.N. No. 2 tahun 1962)

Contoh:

  • N. 1950 No. 56 isinya: Undang-Undang Dasar Sementara (1950).
  • N. 1959 tentang peraturan Universitas bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta.
  • N. 1961 No. 302 isinya: Undang-Undang No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi.
  1. Berita Negara ialah suatu penerbitan resmi Menteri Kehakiman (Sekretariat Negara) yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan negara dan pemerintah serta memuat surat-surat yang dianggap perlu, seperti: akta pendirian P.T., Firma, Koperasi, nama-nama orang dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia dan lain-lain.
  2. Kebiasaan (Custom)

Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbul lah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergulan hidup dipandang sebagai hukum.

Contoh:

Apabila seorang komisioner sekali menerima 10% dari hasil penjualan atau pembelian sebagai upah dan hal ini terjadi berulang-ulang dan komisioner yang lain pun menerima upah yang sama yaitu 10% maka oleh karena itu timbul suatu kebiasaan (unsance) yang lambat laun berkembang menjadi hukum kebiasaan.

Soalnya, apakah seorang hakim juga harus memperlakukan hukum kebiasaan? Menurut pasal 15 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB): “Kebiasaan tidaklah menimbulkan hukum, hanya kalau undang-undang menunjuk pada kebiasaan untuk diperlakukan.”

Jadi hakim harus memakai kebiasaan dalam hal-hal UU menunjuk kepada kebiasaan.

Contoh:

Dalam pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) disebutkan: “Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk apa yang telah ditetapkan dengan tegas oleh persetujuan-persetujuan itu, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat persetujuan-persetujuan itu diwajibkan oleh kebiasaan.”

  1. Keputusan Hakim (Jurisprudensi)

Adapun yang merupakan Peraturan Pokok yang pertama pada jaman Hindia-Belanda dahulu ialah Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia yang disingkat A.B. (Ketentuan-Ketentuan Umum Tentang Peraturan Perundangan Indonesia).

A.B. ini dikeluarkan pada tanggal 30 April 1847 yang termuat dalam Staatblad 1847 No. 23, dan sehingga saat ini masih berlaku berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Segala badan negara dan peraturan yang masih berlangsung berlaku selama sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Menurut pasal 22 A.B.: “de regter, die wegert regt te spreken onder voorwendsel van stilzwijgen, duisterhed der wet kan uit hoofed van rechtswijgering vervolgd worden”, yang mengandung arti, “Hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia akan dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili.”

Dari ketentuan pasal 22 A.B. ini jelaslah, bahwa seorang hakim mempunyai hak untuk membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara. Dengan demikian, apabila undang-undang ataupun kebiasaan tidak member peraturan yang dapat dipakainya untuk menyelesaikan perkara itu, maka hakim haruslah membuat peraturan sendiri.

Keputusan hakim yang berisikan suatu peraturan sendiri berdasarkan wewenang yang diberikan oleh pasal 22 A.B. menjadilah dasar keputusan hakim lainnya/kemudian untuk mengadili perkara yang serupa dan keputusan hakim tersebut lalu menjadi sumber hukum bagi pengadilan. Dan Keputusan Hakim yang demikian disebut hukum Jurispudensi.

Jadi Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.

Ada dua macam Jurisprudensi yaitu:

  1. Jurisprudensi tetap.
  2. Jurisprudensi tidak tetap.
  3. Traktat (Teraty)

Apabila dua orang mengadakan kata sepakat (consensus) tentang sesuatu hal, maka mereka itu lalu mengadakan perjanjian. Akibat perjanjian ini ialah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan itu.

Hal ini disebut Pacta Sunt Servanda yang berarti, bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati.

Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih disebut perjanjian antara negara atau perjanjian internasional ataupun Traktat. Traktat juga mengikat warga negara dari negara-negara yang bersangkutan.

Jika traktat diadakan oleh dua negara, maka traktat adalah Traktat Bilateral, misalnya perjanjian internasional yang diadakan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Cina tentang “Dwi-Kewarganegaraan”.

Jika diadakan oleh lebih dari dua negara, maka Traktat itu disebut Traktat Multirateral, misalnya perjanjian internasional tentang pertahanan bersama negara-negara Eropa (NATO) yang diikuti oleh beberapa negara Eropa.

Apabila ada Traktat Multirateral memberikan kesempatan pada negara-negara yang pada permulaan tidak turut mengadakannya, tetapi kemudian juga menjadi pihaknya, maka traktat tersebut adalah Traktat Kolektif atau Traktat Terbuka, misalnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

  1. Pendapat Sarjana Hukum (Doktrin)

Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim.

Dalam Jurisprudensi terlihat bahwa hukum sering berpegang pada pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Dalam penetapan apa yang akan menjadi dasar keputusannya, hakim sering menyebut (mengutip) pendapat seorang sarjana hukum mengenai soal yang harus diselesaikannya; apalagi jika sarjana hukum itu menentukan bagaimana seharusnya. Pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut.

Terutama dalam hubungan internasional pendapat-pendapat para sarjana hukum mempunyai pengaruh yang besar. Bagi hukum internasional pendapat para sarjana hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting.

Mahkamah Internasional dalam Piagam Mahkamah Inernasional (Statue of The International Court of Justice) pasal 38 ayat 1 mengakui, bahwa dalam menimbang dan memutus suatu perselisihan dapat menggunakan beberapa pedoman yang antara lain ialah:

  1. Perjanjian-perjanjian internasional (International Conventions).
  2. Kebiasaan-kebiasaan internasional (International Customs).
  3. Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (The General Principles of Law Recognized by Civilsednations).
  4. Keputusan hakim (Judical Decision) dan pendapat-pendapat sarjana hukum.

KODIFIKASI HUKUM

Menurut bentuknya, Hukum dapat dibedakan menjadi:

  1. Hukum Tertulis (Statue Law = Written Law), yakni Hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan-peraturan.
  2. Hukum Tak Tertulis (Unsatatutery Law = Unwritten Law), yaitu Hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan-peraturan (disebut juga hukum kebiasaan).

Mengenai Hukum Tertulis, ada yang dikodifikasikan, dan yang belum dikodifikasikan.

Kodifikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap.

Jelas bahwa unsur-unsur kodifikasi ialah: a) jenis-jenis hukum tertentu (misalnya Hukum Perdata); b) sistematis; c) lengkap.

Adapun tujuan kodifikasi daripada hukum tertulis ialah untuk memperoleh: a) kepastian hukum; b. penyederhanaan hukum; c. kesatuan hukum.

  1. Contoh Kodifikasi Hukum:
  2. Eropa :
  • Corpus Iuris Civilis (mengenai hukum Perdata yang diusahakan oleh Kaisar Justinianus dari Kerajaan Romawi Timur dalam tahun 527-567.
  • Code Civil (mengenai hukum perdata) yang diusahakan oleh Kaisar Napole on di Prancis dalam tahun 1604.
  1. Indonesia :
  • Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (1 Mei 1948).
  • Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (1 Mei 1948).
  • Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1 Januari 1918).
  • Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dana (KUHP), 31 Desember 1981.

HUKUM YANG DIKODIFIKASIKAN DAN HUKUM YANG TIDAK DIKODOFIKASIKAN

Hukum yang dikodifikasikan itu adalah hukum tertulis, tetapi tidak semua hukum tertulis itu telah dikodifikasikan, sehingga hukum tertulis itu dapat dibedakan antara :

  • Hukum tertulis yang telah dikodifikasi misalnya :
  1. Hukum Pidana, yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 1918;
  2. Hukum Pidana, yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) pada tahun 1918;
  3. Hukum Dagang yang telah dikodifikasikan dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada tahun 1848;
  4. Hukum Acara Pidana yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada tahun 1981.
  • Hukum Tertulis yang tidak dikodifikasikan misalnya :
  1. Peraturan tentang Hak Merek Perdagangan
  2. Peraturan tentang Hak Oktroi (hak menemukan di bidang industri)
  3. Peraturan tentang Hak Cipta (auteurstecht)
  4. Peraturan tentang Ikatan Perkreditan
  5. Peraturan tentang Ikatan Panen
  6. Peraturan tentang Kepailitan
  7. Peraturan tentang Penundaan Pembayaran (dalam keadaan pailit)

Peraturan-peraturan ini berlaku sebagai peraturan-peraturan dalam bidang Hukum Dagang dan merupakan Hukum Dagang yang tidak dikodifikasi. Ringasnya, ditinjau dari segi bentuknya, maka hukum itu dapat dibagi dalam :

Hukum tertulis :

  • Yang dikodifikasikan
  • Yang tidak dikodifikasikan

Hukum Tak Tertulis (Hukum Kebiasaan); di Indonesia Hukum Kebiasaan (Common Law) disebut Hukum Adat (Adat Law).

KAIDAH / NORMA

Norma merupakan aturan perilaku dalam suatu kelompok tertentu, dimana setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban di dalam lingkungan masyarkatnya sehingga memungkinkan seseorang bisa menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan seseorang itu untuk dinilai orang lain. oleh karena itu, norma adalah suatu kriteria bagi orang lain untuk menerima atau menolak perilaku seseorang.

Di dalam kehidupan bermasyarkat, norma yang berlaku dapat dilihat dari beberapa norma yang diiterapkan dilingkungan masyarakat itu sebagi aturan yang mempengaruhi tingkah laku manusia yaitu sebagai berikut :

  1. Norma Agama

Merupakan peraturan yang diterima sebagi erintah, larangan, dan anjuran yang diperoleh dari Tuhan YME, bersifat umum dan universal. Apabila dilanggar maka mendapat sanksi hukum yang diberikan Tuhan YME.

  1. Norma Kesusilaan

Merupakan aturan hidup yang berasal dari hati sanubari manusia itu sendiri, bersifat umum dan universal, apabila dilanggar setiap manusia tersebut akan menyesalkan dirinya sendiri.

  1. Norma Kesopanan

Merupakan peraturan hidup yang tibul daripada pergaulan manusia, berupa suatu tatanan pergaulan masyarakat, apabila dilanggar oleh setiap anggota masyarakat akan dicela/diasingkan oleh masyarkat setempat.

Ketiga norma diatas mempunyai tujuan sebagai pembinaan didalam kehidupan bermasyarakat sehingga interaksi antar anggota masyarakat dapat berjalan dengan baik. Untuk berjalan dengan baik maka norma agama, kesusilaan dan kesopanan memerlukan penjabaran dalam bentuk suatu aturan/ kaidah yang bertujuan untuk menjaga keterttiban masyarakat agar hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat dapat berjalan sesuai aturan, aturan tersebut sebagi norma hukum.

  1. Norma Hukum

Merupakan aturan yang bersifat mengikat pada setiap rang yang pelaksanaannya dapt dpertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan masyarakat.

PENGERTIAN EKONOMI DAN HUKUM EKONOMI

Pengertian Ekonomi

Ilmu ekonomi menurut M. Manulang merupakan suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran (kemakmuran suatu keadaan dimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya baik barang-barang maupun jasa).

Hukum Ekonomi

Lahirnya hukum ekonomi disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Di seluruh dunia hukum yang berfungsi mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.

Sunaryati Hartono, mengatakan bahwa hukum ekonomi merupakan penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial sehingga hukum ekonomi tersebut mempunyai dua aspek sebagai berikut.

  1. Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan, dan
  2. Aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga negara Indonesia dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi sesuai dengan sumbangannya kepada usaha pembangunan ekonomi tersebut.

Hukum ekonomi Indonesia dapat dibedakan menjadi sebagai berikut.

  • Hukum ekonomi pembangunan yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional.
  • Hukum ekonomi sosial menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dengan martabat kemanusiaan (Hak Asasi Manusia) manusia Indonesia.

Rochmat Soemitro memberikan definisi, hukum ekonomi merupakan sebagian keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana saling berhadapan kepentingan masyarakat.

Sunaryati Hartono menyatakan hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia.

Dasar hukum ekonomi tersebar dalam pelbagai peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersumber pada Pnacasila dan UUD 1945, serta menganut asas hukum ekonomi yaitu:

  1. Asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME,
  2. Asas manfaat,
  3. Asas demokrasi Pancasila,
  4. Asas adil dan merata,
  5. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan,
  6. Asas hukum,
  7. Asas kemandirian,
  8. Asas keuangan,
  9. Asas ilmu pengetahuan,
  10. Asas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan dan kesinambungan dalam kemakuran masyarakat,
  11. Asas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dan
  12. Asas kemandirian yang berwawasan kenegaraan.

Dalam prakte peraulan masyarakat dengan semakin terbuka dunia dengan adanya era globalisasi maka dasar-dasar hukum ekonommi tidak hanya bertempuh pada hukum nasional suatu negara, tetapi akan mengikuti hukum internasional.

Era globalisasi membuat dunia menjadi satu, sehingga baas-batas negara dalam pengertian ekonomi dan hukum menjadi kabur. Dunia bergerak ke arah satu dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan tentang apa yang berkembang di internasional menjadi penting untuk dijadikan dasar-dasar hukum ekonomi. Indonesia merupakan bagian dari anggota masyyarakat dunia yang tidak dapat lagi mengabaikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pasar bebas, ketentuan GATT, WTO, dan Lembaga-lembaga internasional lainnya. Menjadi sangat penting pula untuk dipahami bahwa pengertian “management accros border” tidak akan dapat dibendung. Dimana akan bergerak kearah satu pemahaman tentang bagaimana meratakan ekonomi dunia. Negara-negara yang mengasingkan diri karena berbagai pertimbangan dengan sendirinya karena proses waktu akan tertinggal dari negara lainnya.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Hukum merupakan aturan yang bersifat mengikat pada setiap orang yang pelaksanakannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh aparat Negara untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia dalam pergaulan masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat baik orang maupun badan hukum selalu berhadapan dengan berbagai aturan maupun norma, baik yang bersifat formal maupun non formal. Karena norma merupakan aturan perilaku dalam suatu kelompok tertentu, dimana setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban di dalam lingkungan masyarakatnya sehingga memungkinkan seseorang bisa menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan seseorang itu untuk dinilai orang lain.

Hukum juga bertujuan untuk menjaga ketertiba dan perdamaian di dalam suatu Negara, agar masyarakatnya dapat hidup aman dan tentram.

SARAN

Indonesia sebagai Negara hukum hendaknya menaati peraturan-peraturan hukum yang sudah ditentukan sebelumnya, agar masyarakat nya dapat hidup tenang, tentram dan tidak ada pertikaian diantara masyarakat nya. Hukum itu dibuat untuk ditaati bukan untuk dilanggar. Untuk itu perlu kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat untuk menaati dan tidak melanggaran aturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Diklat kuliah Aspek Hukum Dalam Bisnis, Neltje F. Katuuk. Gunadarma Jakarta 1994;

Hukum Dalam Ekonomi Edisi Revisi, Elsi Kartika Sari, S.H., Grasindo, Jakarta, 2005;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s